Kemarahan Anggota DPRD Gara-gara Corona Jadi Perbincangan Publik

Kemarahan Anggota DPRD Gara-gara Corona Jadi Perbincangan Publik
Rapat anggota DPRD

 

Heboh.com, Jakarta - Sejumlah anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tak terima diberi status Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona. Mereka bereaksi marah ketika dinyatakan ODP. Mereka menuduh ada muatan politik dari pemberian status tersebut.

Diketahui sebelumya, sebanyak 27 anggota dewan mengunjungi Bali pada minggu lalu. Sepulang dari daerah yang diduga terjangkit virus corona itu, mereka dinyatakan ODP oleh Dinas Kesehatan Pematangsiantar.

Protes sejumlah dewan tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Dinas Kesehatan pada Kamis, 19 Maret 2020. Terkait hal itu, Komisi I meminta Dinas Kesehatan melakukan klarifikasi prihal pernyataan ODP tersebut.

"Kami sangat dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Kenapa cuma kami 27 anggota DPRD yang berstatus ODP usai dari Bali. Mengapa beberapa pejabat pemko tidak demikian. Padahal mereka juga baru berkunjung dari daerah yang terpapar corona," kata Ketua Komisi I Andika Prayogi.

Pernyataan tersebut yang mengatakan status ODP terhadap 27 anggota dewan dianggap merugikan lembaga DPRD. Mereka meminta agar dinas terkait segera melakukan klarifikasi ke media atas keterangan yang diberikannya. 

"Kami minta agar Dinkes mengklarifikasi karena kami merasa dirugikan dari pernyataan Dinkes," ujar Andika.

Tak hanya itu, ada juga DPRD Blora yang memaksakan diri melakukan kunjungan kerja ke Lombok. Imbauan Presiden Indonesia dan Gubernur Jawa Barat untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu seolah tak diidahkan. Bahkan warga sudah mengingatkan untuk membatalkan kunjungan kerja tersebut.

Karena telah melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Warsit, salah satu anggota DPRD harus disemprot disinfeksi agar terhindar dari virus corona. Namun ia justri memarahi petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora karena dianggap tak jelas SOPnya.

Anggota DPRD Blora yang tak mau disemprot disinfeksi dan memarahi petugas lantaran dianggap tak ada SOP.  Eko, Koordinator GERAM, menyayangkan sikap para anggota DPRD Blora yang melakukan kunjungan kerja di tengah wabah virus corona. Warga pun menyampaikan jika para anggota DPRD Blora tidak dikarantina terlebih dahulu, akan membahayakan 700 ribu warga Blora.